Beranda Akuntansi 19 Soal Hukum Pajak Beserta Jawaban

19 Soal Hukum Pajak Beserta Jawaban

30
0
Kumpulan Soal Materi Hukum Pajak
  1. Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu …..
    a. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
    b. Subjek pajak, objek pajak, hukum pajak
    c. Tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak
    d. Wajib pajak, objek pajak, hukum pajak
  2. Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan ….
    a. STP
    b. SKPKB
    c. SKPKBT
    d. Surat Teguran
  3. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap ….
    a. Ditolak
    b. Tidak mengajukan permohonan keberatan
    c. Diterima
    d. Diterima sebagian
  4. Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke …. 
    a. Mahkamah Agung
    b. Kejaksaan Agung
    c. PTUN
    d. Badan Peradilan Pajak
  5. Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah ….
    a. Pajak Penghasilan (PPh)
    b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    c. Pajak pertambahan Nilai (PPN)
    d. Bea Meterai
  6. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalah
    a. Penyidikan pajak
    b. Penyelidikan pajak
    c. Penelitian pajak
    d. Pengawasan pajak
  7. Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah ….
    a. Adanya kontrapretasi langsung yang didapat
    b. Tidak harus didasarkan undang-undang
    c. Sifatnya dapat dipaksakan
    d. Untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
  8. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara ….
    a. Paling singkat 3 bulan
    b. Paling singkat 6 bulan
    c. Paling lama 4 tahun
    d. Paling lama 6 tahun 
  9. Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa :…..
    a. Bunga 2%
    b. Bunga 2% per bulan
    c. Denda sebesar 50%
    d. Kenaikan sebesar 50%
  10. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak ….
    a. Reklame 
    b. Penerangan jalan
    c. Bahan bakar kendaraan bermotor
    d. Pengambilan dan pengolahan galian golongan C
  11. Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi…..
    a. Denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar
    b. Denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar.
    c. Pidana penjara paling singkat 9 bulan.
    d. Pidana penjara paling lama 6 tahun.
  12. Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak adalah merupakan ….
    a. Fungsi surat ketetapan pajak
    b. Manfaat pengukuhan pengusaha kena pajak
    c. Syarat NPWP
    d. Fungsi NPWP
  13. Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal ….
    a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
    b. wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan
    c. Wajib Pajak badan telah dibubarkan secara resmi
    d. A, B, dan C benar semua
  14. Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah ….
    a. Bunga 2% sebulan
    b. Bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
    c. Bunga 4% sebulan
    d. Kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar
  15. Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah ….
    a. Tanggal 10 bulan takwim berikutnya
    b. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran
    c. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
    d. Tanggal 15 bulan takwim berikutnya
  16. Dasar hukum yang mengatur tentang keberatan adalah ….
    a. Pasal 25 UU KUP 2007
    b. Pasal 27 UU KUP 2007
    c. Pasal 28 UU KUP 2007
    d. Pasal 29 UU KUP 2007
  17. Surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah adalah surat ….
    a. Tagihan Pajak Daerah
    b. Pemberitahuan Pajak Daerah
    c. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
    d. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
  18. Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh ….
    a. Pemerintah Daerah
    b. Pemerintah Pusat
    c. Kabupaten
    d. Negara
  19. Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu ….
    a. With Holding System
    b. Self Assessment System
    c. Official Assessment
    d. Regulerend System
Kunci Jawaban:

  1. a. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak
  2. a. STP
  3. c. Diterima
  4. d. Badan Peradilan Pajak
  5. d. Bea Meterai
  6. a. Penyidikan pajak
  7. c. Sifatnya dapat dipaksakan
  8. b. Paling singkat 6 bulan
  9. c. Denda sebesar 50%
  10. c. Bahan bakar kendaraan bermotor
  11. d. Pidana penjara paling lama 6 tahun.
  12. d. Fungsi NPWP
  13. d. A, B, dan C benar semua
  14. b. Bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan
  15. c. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan
  16. a. Pasal 25 UU KUP 2007
  17. c. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
  18. a. Pemerintah Daerah
  19. c. Official Assessment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here